Pemanfaatan TIK untuk Pendidikan — Presentation Transcript
1. Pustekkom Kemdikbud 2012
2. Permasalahan Umum Layanan Publik Konsep Reformasi Layanan Pendidikan Model Pengembangan e-Layanan Jardiknas dan Implementasinya
3. 1 | Permasalahan Umum Layanan Publik
4. Kurang responsif terhadap berbagai keluhan dan tidak sensitif terhadap harapan masyarakat sehingga layanan dilaksanakan dengan apa adanya, tanpa ada perbaikan layanan. Kurang informatif yakni berbagai informasi yang lambat atau tidak sampai kepada masyarakat. Kurang accessible yakni unit pelaksana layanan jauh dari jangkauan masyarakat sehingga menyulitkan bagi penerima layanan. Kurang koordinasi menyebabkan pertentangan kebijakan antar instansi layanan sejenis. Kurangnya keterbukaan sehingga sulit dipantau perkembangan pengajuan yang aktual. Birokratis berjenjang dan rumit menyebabkan penyelesaian permalahan yang lama. Kurang efisien yakni beberapa persyaratan yang sama diperlukan dalam proses yang berbeda karena tidak ada sharing data dalam satu kementerian.
5. Kurang responsif Kurang informatif Kurang accessible Kurang koordinasi Profesionalisme Kurang terbuka Kompetensi Kurang efisien Empati dan EtikaPermasalahan utama layanan publik berkaitan dengan peningkatan kualitas layanan. Kualitas layanan sangat tergantung pada berbagai aspek, yaitu pola penyelenggaraan (tata laksana), dukungan SDM, dan kelembagaan. Dari aspek penyelenggaraan, layanan konvensional memiliki kelemahan antara lain kurang responsif, kurang informatif, kurang accessible, kurang koordinasi, kurang keterbukaan dan kurang efisien. Dari aspek SDM, layanan konvensional masihkurang dalam hal: profesionalisme, kompetensi, empati dan etika. Dari aspek kelembagaan, desain organisasi yang tidak dirancang khusus untuk pemberian layanan kepada masyarakat diwarnai dengan kekakuan hirarki yang membuat layanan menjadi rumit (birokratis) dan tidak terkoordinasi.
6. Kurang Layanan Layanan informasi Konvensional Prima advisor Kurang akses calo pengacara Kurang kepastian Publik Kemdikbud advisor Aplikasi e-Layanan PegawaiSelama ini, publik cukup disulitkan dengan sistem layanan yang ada. Publik harus menunggu lama untuk mendapatkan layanan, namun mereka juga tidak mendapatkan kepastian mengenai status layanan tersebut, hingga publik dapat membawa ke dalam jalur hukum. Selain itu, di sisi lain, kurangnya informasi dan akses ke Kemdiknas, memungkinkan munculnya pihak-pihak ketiga yang memanfaatkan situasi. Padahal masyarakat sangat mengharapkan layanan yang dapat mengatasi semua permasalahan di atas, yakni tanpa menunggu lama, mendapatkan kepastian, akses dan informasi yang mudah dari Kemdiknas.
7. 2 | Konsep Reformasi Layanan Pendidikan
8. + Standar Pelayanan Publik (UU No 25 Tahun 2009) Solusi TIK dengan e-Layanan Fungsi Pengawasan Eksternal & Internal + Kriteria standar TIK G2C: G2B: G2G: Government to Government to Government to Citizen Business Government Reformasi Layanan Konvensional menuju Layanan Prima dengan menggunakan Pendekatan TIK yang berupa e- Layanan (layanan secara elektronik) dengan berlandaskan kriteria standar TIK dan Standar Layanan Publik sesuai dengan UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Penilaian Kinerja dilakukan oleh penyelenggara layanan secara berkala dengan menggunakan indikator kinerja yang berdasarkan standar layanan Pengawasan Penyelenggaraan Layanan Publik dilakukan oleh pengawas internal (atasan langsung dan pengawas fungsional) dan pengawas eksternal (masyarakat, ombudsman, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota).
9. Berdasarkan UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,maka asas standar layanan publik adalah sebagai berikut :
10. Manajemen Perubahan: Pola Pikir, Pola Sikap, Pola Tindak Kondisi Kondisi Sistem Saat Ini Ideal Penataan Sistem: Efisien, Transparan, Akuntabel Pemanfaatan TIK Untuk mewujudkan kondisi Kemdikbud yang ideal agar mampu memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat dibutuhkan 3 aspek, yaitu:
• Penguatan organisasi yang sehat dan dinamis,
• Ketatalaksanaan yang efisien dan efektif, dan
• Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, memiliki tata nilai, dan etika kerja.Ketiga aspek tersebut perlu didukung dengan penataan sistem yang efisien, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan optimal, serta manajemen perubahan SDM terkait dengan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak
11. Fokus Orientasi Basis Sifat Birokrasi Ideal Birokrasi Unit kerja Dokumen Ekslusif Konvensional Birokrasi Flow & Publik Fungsi Informasi Share SDM yang Kompeten Sistem berbasis TIK (Efisien, Transparan, Akuntabel) Lembaga yang Kokoh-MandiriPendekatan yang dipergunakan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI) Kemdikbud dari birokrasi konvensional menujubirokrasi yang ideal adalah sebagai berikut:
•Setiap proses dirancang untuk memudahkan yang menerima layanan, bukan yang memberikan layanan (public centric).
•Setiap sistem dirancang mengacu pada fungsi organisasi bukan pada struktur organisasi/unit kerja (function based).
•Setiap proses mengacu pada informasi yang dibutuhkan bukan pada dokumen fisik (information based).
•Setiap informasi yang dihasilkan dari suatu proses harus dapat dipakai bersama oleh semua pemangku kepentingan terkait(information sharing).
•SDM yang kompeten di bidangnya dan mempunyai kinerja terukur.
•Setiap layanan didukung oleh: Pemanfaatan TIK sehingga lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Lembaga yang kokoh, mandiri, dan mempunyai kinerja terukur (performance-based organization).
12. Publik maupun Kementerian mendapatkan manfaat yang maksimal dari e-Layanan, Manfaat yakni penerima layanan mendapatkan kemudahan, kepastian dan kecepatan layanan, sedangkan kementerian mendapatkan kematangan data permintaan dari partisipasi Partisipatif aktif masyarakat. Publik mendapatkan kemudahan dalam mengakses e-Layanan, sistem memberikan Kemudahan peringatan-peringatan apabila ada masukan yang tidak sesuai dengan ketentuan User (validasi dan verifikasi awal) dan sistem memberitahukan status pemrosesan layanan (kepastian bagi publik).Flow and Share Data yang sudah dimasukkan dan diverifikasi oleh pengguna, tidak diketik ulang oleh operator serta data dalam bentuk database. Layanan yang diberikan untuk individu atau satuan pendidikan tertentu harus memakai Keamanan otentifikasi yang memadai dan setiap isian yang melewati otentifikasi berkekuatan hukum (UU ITE). Semua informasi atau layanan disajikan atau diminta relevan dengan konteksnya dan Konsistensi data tetap (non transaksi) yang sudah pernah dimasukkan tidak perlu diminta berulang- ulang. Sustainability Perlu dijaga kesinambungan e-Layanan melalui data support, process support dan pemantauan kinerja layanan. Integrasi dan Integrasi pada level data base dan/atau web service untuk mendapatkan nilai tambah Arsitektur yang tinggi dan mempertinggi konsistensi.
13. 3 | Model Pengembangan e-Layanan
14. Portal Layanan Prima Kemdikbud Pendataan Pendidikan Manajemen Persuratan On-Line (e-Office) PPDB Online Rumah Belajar TVE Streaming
15. Situs web “kemdikbud.go.id” secara terintegrasi dapat: Menampilkan informasi dan layanan Kemdiknas yang dibutuhkan oleh semua pemangku kepentingan. Memudahkan publik untuk mendapatkan layanan dan menyampaikan keluhan/permasalahan Rancangan situs berorientasi pada “penerima layanan” bukan “pemberi layanan”
16. Kondisi Sebelumnya Kondisi Saat Ini Unit II Unit III Unit I Unit III Unit I Unit IV Unit II Unit IV Pusat Layanan Prima Pendidikan Nasional Publik Informasi Publik Layanan Mengintegrasikan sumber data-sumber data ke portal yang menjadi “jalan masuk” utama. Mengintegrasikan layanan-layanan yang diberikan unit utama melalui portal utama.
17. Fakta Sekolah di data berkali-kali (PSP, UN, QITEP, TRIMS,...) Mahalnya biaya pengumpulan data Jenuhnya unit sekolah dalam melayaniDampak Rendahnya ketelitian dan konsistensi data Terjadi pengulangan data (mungkin nilainya berbeda) Banyaknya sumber data Solusi Sekolah di data hanya sekali untuk semua kebutuhanPerangkat Hukum Instruksi Menteri
18. CSetiap Anak Indonesia Dipastikan Mendapat Pelayanan Pendidikan Yang Baik dan Bermutu, tanpa membedakan geografis, sosial budaya, dan ekonomi.
19. Data Data Data Data NPSN, BOS NUPTK NISN NSS Data awal Data awal Kondisi Sekolah, Peserta Didik, ∆Sekolah Data Kondisi & Penugasan PTK Sistem (incremental) Pendataan Warehouse Pendidikan PDSP KK-DATADIK Mobile ClientSurveyor Kondisi Snapshot Sekolah Multi-Snapshot Star / Hypercube (Periodik)
20. Sekolah Service Interface PAS ICT Based School OnlineManagement Service Interface Sistem Bac up Pendataan k Ditjen S Dikmen ervice Interface Restore Online ICT Center Offline
21. Pusat SumberPortal Belajarbelajar.kemdikbud.go.id Rumah Sekolah Sekolah
22. 4 | Jardiknas dan Implementasinya
23. Realisasi TargetNo. Zona Jardiknas 2009 2010 2011 20121. Kantor 939 titik 942 titik 910 titik 910 titik2. Perguruan Tinggi (Inherent) 363 titik 363 titik 56 titik 56 titik3. Sekolah (SchoolNet) 17.500 titik 25.565 titik 23.017 titik 20.000 titik4. Personal (TeacherNet) 2.875 Titik 4. 520 titik - titik -Titik Total 21.677 titik 31.390 titik 23.983 titik 20.966 titik
24. •Mendapat bahan yang
• Mendapat data terbaru standar secara nasional statistik pendidikan
• Meningkatkan kompetensi
• Memudahkan perencanaan
• Mendapat informasi
• Transparansi pendidikan pendidikanlembaga gurupendidikanorang tua murid
• Mendampingi siswa dalam
• Bimbingan belajar on-line mencari bahan belajar
• Sarana uji-coba / try-out • Memperoleh informasi ke Bank Soal sekolah
• Akses ke buku2 standard • Mencari peraturan, BSE informasi dan panduan pendidikan